Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla RI Gelar Rapat Kebijakan KKPH

    Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla RI Gelar Rapat Kebijakan KKPH

    Jakarta - Direktorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han), di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Rabu (15/11/2023).

    Rapat tersebut dilandaskan dengan potensi laut Indonesia yang sangat besar, serta potensi ancaman  keamanan dan keselamatan laut yang terus meningkat. Tak hanya itu, melihat jumlah nelayan yang semakin meningkat serta banyaknya kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L, yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Melihat potensi tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH ini.

    Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan maritim, dapat membantu para penegak hukum dalam mengumpulkan dan memvalidasi informasi, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum. Nantinya, masyarakat ini akan berperan sebagai langkah pencegahan awal yang tepat atas kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

    Dalam paparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa terdapat 5 kebijakan yang disepakati dalam rapat ini, yaitu Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Pembinaan Kemampuan, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

    Rapat ini turut melibatkan beberapa Universitas, K/L Terkait, serta beberapa pihak Pemerintah Daerah. Rapat ditutup dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., yang dibacakan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI. Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber, tenaga ahli, peserta, dan tim penyusun atas diskusi dan tanya jawab selama rapat konsinyering berlangsung, dan telah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan rencana strategi K/L terkait dalam upaya mewujudkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang komprehensif, efektif dan efisien. (Humas Bakamla RI)

     

    Ahmad Rohanda

    Ahmad Rohanda

    Artikel Sebelumnya

    Satgas Yonif 115/ML Lakukan Karya Bakti...

    Artikel Berikutnya

    Kepala Bakamla RI Hadiri HUT Ke-78 Korps...

    Berita terkait

    PANGLIMA

    Rekomendasi

    Wijianto.SH, Minta KPU ada Kepastian Hukum paslon Edi Damansyah agar Demokrasi ditegakkan di Kukar
    Sub Satgas Penyelundupan TNI Gagalkan Berbagai Aksi Ilegal di Perbatasan Wilayah Indonesia
    Kapusjaspermildas TNI Buka Pertandingan Futsal Antar Staf Umum Mabes TNI Tahun 2024
    Panglima TNI Hadiri Fire Power Demo (FPD) Dalam Latihan Angkasa Yudha 2024
    Pastikan Tepat Sasaran, Tim Wasev Mabes TNI Tinjau Hasil Opster di Kodim 0829/Bangkalan

    Ikuti Kami